Kembali membahas pilpres 2014.
Yang rasanya terlalu banyak jiwa yang terlibat, baik emosi, pikiran dan perbuatan.
Rasulullah mengajarkan kita memilih pemimpin, jadi untuk memilih dalam pemilu hukumnya wajib.
Jadi jangan pernah golput untuk alasan apapun.
Anehnya, begitu banyak yang terlibat, tapi toh masyarakat juga gak pernah merasa yakin 100% bahwa pilihannya itu adalah benar karena petunjuk dari Allah SWT.
Kenapa dikatakan demikian, karena sebelum mencoblos mungkin hanya sekitar 3-5% saja yang melakukan sholat istikharah dari seluruh umat muslim yang terdaftar sebagai Islam di KTP-nya.
Sisanya...? Yang mungkin adalah gak sholat istikharah, hanya termakan informasi dari media yang belum tentu benar isinya. Media yang hanya membela salah satu capres.
Betapa banyak dari kita yang isinya menforward link tertentu dari media internet tertentu diiringi komentar pribadi untuk menggiring opini teman-teman, kerabat atau saudaranya agar menyetujui dan kemudian mengikuti apa yang dia pikikan.
Sungguh suatu cara yang nggak bener juga sebenarnya..
Memang hak asasi manusia untuk memforward link-link dari media tertentu. Tapi secara gak sadar yang memforward juga ikut tergiring opini dan pemikirannya.
Ketika dia memforward link-link itu, dia telah termakan opini dari media itu yang bisa saja hanya hanya mendukung capres tertentu
Ketika dia katakan bahwa link-link itu fakta, darimana dia tahu itu fakta ? Apa yang foward link tahu persis dan melihat sendiri ? Apa dia punya bukti otentik ?
Apa dia juga mengalami apa yang ada di forward link itu ? jawabannya saya yakin 1000% >> TIDAK
Kenapa kok dia berani memforward link-link itu di page-nya ? jawabannya hanya satu : Opininya sudah tergiring oleh media itu.
Sehingga capres yang didukungnya makin 'populer' makin 'terkenal' makin 'naik rate-nya'
Padahal siapa sih dia yang suka memforward itu ? TIM SUKSES ? Saudara ? Kerabat ? Kroni ? Simpatisan ? Jawabannya ada pada diri masing-masing.
Tapi pasti dalam hati hanya menjawab : bukan siapa-siapa.
Jadi apa dong tujuan dia melakukan forward >> Menggiring opini masyarakat, baik sadar ataupun tidak.
Dapat apa dia dari forward link >> Tanyaken sama yang forward link ... saya kembali yakin jawabannya nggak berani ditujukan.
Karena bisa jadi dia gak dapet apa-apa, hanya kepuasan batin.
Bersambung ke tulisan ke-tiga
Selasa, 22 Juli 2014
Minggu, 20 Juli 2014
Indonesia baru...? Atau tambah hancur.... pencitraan memang mudah dimanipulasi dan memanipulasi pikiran (1)
Baru kali ini rasanya pilpres begitu menegangkan. Setelah adanya perbedaan hasil quick count. Dan betapa arogannya kubu capres no.urut 2 yang seolah sudah menang dan jadi presiden. Sampai semua pendukungnya seolah euforia mengatakan kemenangan. Bahkan menjelekkan kubu sebelah, seolah mereka pemenang dan kelompok yang kalah akan disakiti.
Penyelenggara pemilu (KPU) bahkan menghimbau masyarakat untuk tidak saling menghujat....toh hasil real count akan diumumkan tanggal 22 Juli 2014. Waktu yang lama sejak pilpres tanggal 9 Juli 2014.
Banyaknya arus informasi yang membuat pilpres kali ini terasa seperti perang diantara pendukung. Pada awalnya saya nggak ingin ikut terlalu dalam. Tapi semakin kesini,kok makin ada benarnya informasi yang sebelumnya saya gak dapet.
Antara lain capres no.urut 2 ini begitu mengagungkan pencitraan. Banyak rakyat dibodohi oleh citra dirinya yang seolah jadi malaikat. Sebeeeeellll....
Sementara, rakyat yang begitu mudah dibodohi, seakan yakin bahwa mereka seolah telah memilih malaikat....padahal.....ampuuun deee
Capres no.2 ini punya program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat...Padahal pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat saja masih kacau balau....kok mau memberikan dalam skala nasional.
Belum lagi kalau pidato tidak pernah bisa lebih dari 5 menit....Gubraaakkksss.....
Visi misi yang nggak jelas dan mengambang dalam jawaban setiap debat capres.
Gak habis pikir, gimana kalau ketemu pemimpin dunia....jawaban englishnya hanya "I dont know" and "I don't think about that" ....paraaaahhh
Disisi lain, ada latar belakang keluarga yang kurang baik karena tersangkut dengan partai yang terlarang di Indonesia.
Hal terakhir ini bikin saya takuuut.....takuuuuuuuut bangeet...
Gak bisa tidur ngebayangin kalau itu terjadi...ideologi dikesampingkan....atau diganti..
Semoga Allah selalu melindungi bangsa Indonesia dari kepungan orang-orang jahat yang ingin berkuasa dan menjauhkan orang-orang jahat itu dari bumi Indonesia selamanyaa,, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin
Bersambung ke tulisan kedua...
Penyelenggara pemilu (KPU) bahkan menghimbau masyarakat untuk tidak saling menghujat....toh hasil real count akan diumumkan tanggal 22 Juli 2014. Waktu yang lama sejak pilpres tanggal 9 Juli 2014.
Banyaknya arus informasi yang membuat pilpres kali ini terasa seperti perang diantara pendukung. Pada awalnya saya nggak ingin ikut terlalu dalam. Tapi semakin kesini,kok makin ada benarnya informasi yang sebelumnya saya gak dapet.
Antara lain capres no.urut 2 ini begitu mengagungkan pencitraan. Banyak rakyat dibodohi oleh citra dirinya yang seolah jadi malaikat. Sebeeeeellll....
Sementara, rakyat yang begitu mudah dibodohi, seakan yakin bahwa mereka seolah telah memilih malaikat....padahal.....ampuuun deee
Capres no.2 ini punya program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat...Padahal pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat saja masih kacau balau....kok mau memberikan dalam skala nasional.
Belum lagi kalau pidato tidak pernah bisa lebih dari 5 menit....Gubraaakkksss.....
Visi misi yang nggak jelas dan mengambang dalam jawaban setiap debat capres.
Gak habis pikir, gimana kalau ketemu pemimpin dunia....jawaban englishnya hanya "I dont know" and "I don't think about that" ....paraaaahhh
Disisi lain, ada latar belakang keluarga yang kurang baik karena tersangkut dengan partai yang terlarang di Indonesia.
Hal terakhir ini bikin saya takuuut.....takuuuuuuuut bangeet...
Gak bisa tidur ngebayangin kalau itu terjadi...ideologi dikesampingkan....atau diganti..
Semoga Allah selalu melindungi bangsa Indonesia dari kepungan orang-orang jahat yang ingin berkuasa dan menjauhkan orang-orang jahat itu dari bumi Indonesia selamanyaa,, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin
Bersambung ke tulisan kedua...
Minggu, 13 Juli 2014
Timses Prabowo-Hatta akan Polisikan Burhanuddin Muhtadi
Sabtu, 12 Juli 2014
Jakarta - Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan mempolisikan Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Sebab, Burhanuddin dianggap telah bertindak provokatif terkait hasil Pilpres 2014.
Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan, Burhanuddin telah melanggar hukum terkait pernyataannya yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pernyataan Burhan itu provokasi dan melanggar hukum, maka besok atau lusa akan kita laporkan kepada pihak kepolisian," ujar Fadli seusai Rilis Update Real Count Internal Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Jakarta, Jumat (11/7/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan akan melaporkan tindakan kriminal, kecurangan dan intimidasi tersebut ke kepolisian. Menurutnya, laporan itu sebagai jalur atas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di tanah air.
"Melaporkan kepada polisi adalah cara yang beradab tidak perlu ada pengepungan dan penyerangan, tujuannya supaya ada pembelajaran dalam proses berdemokrasi kita, jadi orang tidak seenaknya bicara gitu," imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya pada acara konferensi pers Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kalau ada perbedaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan hasil quick count lembaga survei yang menangkan Jokowi-JK maka KPU yang salah dan ada kecurangan.
Burhanuddin juga mengatakan "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanuddin. [mes/inilah]
Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan, Burhanuddin telah melanggar hukum terkait pernyataannya yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pernyataan Burhan itu provokasi dan melanggar hukum, maka besok atau lusa akan kita laporkan kepada pihak kepolisian," ujar Fadli seusai Rilis Update Real Count Internal Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Jakarta, Jumat (11/7/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan akan melaporkan tindakan kriminal, kecurangan dan intimidasi tersebut ke kepolisian. Menurutnya, laporan itu sebagai jalur atas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di tanah air.
"Melaporkan kepada polisi adalah cara yang beradab tidak perlu ada pengepungan dan penyerangan, tujuannya supaya ada pembelajaran dalam proses berdemokrasi kita, jadi orang tidak seenaknya bicara gitu," imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya pada acara konferensi pers Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kalau ada perbedaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan hasil quick count lembaga survei yang menangkan Jokowi-JK maka KPU yang salah dan ada kecurangan.
Burhanuddin juga mengatakan "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanuddin. [mes/inilah]
Lucunya C1 Jokowi-JK
Sabtu, 12 Juli 2014
Kisah dari seorang saksi PPS di Jakarta :
Di kecamatan Saya terdapat 7 Kelurahan atau 7 PPS (tingkat kelurahan).
Ketika Rekapitulasi di PPS (tingkat kelurahan) Tim Saksi Prabowo-Hatta membawa data C1 lengkap...
Tim Jokowi-JK sama sekali tidak bawa C1...hanya terlihat catatan2 lecek dan pulpen...dan ini terjadi di 7 Kelurahan...
Nah kalo Tim Jokowi-JK bisa input C1...C1 dari mana ya...???
Faktanya hampir semua rekap di PPS di Jakarta Saksi Jokowi-JK tidak punya C1...
Hehehe...
Apalagi ada kejadian lucu dimana saksi PPS Jokowi-JK dgn malu2 bertanya kepada saksi Prabowo-Hatta : "Mas mau tanya...apa bedanya "pleno" dengan "plano" wkwkwkwk...
Atau ada kejadian lucu juga ketika saksi Prabowo-Hatta banyak memprotes kejanggalan2 yg ditemukan dalam Rekap C1...saksi Jokowi-Jk protes; "kok Saksi Prabowo-Hatta terus yg protes?" Hehehe..
Dijawab sama Ketua PPS : "ya silakan Anda protes kalau Anda punya data pembanding..." saksi Jokowi-Jk diem dan merah raut wajahnya...krn mereka tdk punya data pembanding...
Atau kejadian lucu lagi ketika PPS terpaksa bongkar kotak suara krn perbedaan data C1...Saksi Jokowi-JK tanya : "Kok dibongkar emang knapa?" Hehehe...begitulah kalau ngga punya data...
Yaa...begitulah...lucunya C1 :)))
Di kecamatan Saya terdapat 7 Kelurahan atau 7 PPS (tingkat kelurahan).
Ketika Rekapitulasi di PPS (tingkat kelurahan) Tim Saksi Prabowo-Hatta membawa data C1 lengkap...
Tim Jokowi-JK sama sekali tidak bawa C1...hanya terlihat catatan2 lecek dan pulpen...dan ini terjadi di 7 Kelurahan...
Nah kalo Tim Jokowi-JK bisa input C1...C1 dari mana ya...???
Faktanya hampir semua rekap di PPS di Jakarta Saksi Jokowi-JK tidak punya C1...
Hehehe...
Apalagi ada kejadian lucu dimana saksi PPS Jokowi-JK dgn malu2 bertanya kepada saksi Prabowo-Hatta : "Mas mau tanya...apa bedanya "pleno" dengan "plano" wkwkwkwk...
Atau ada kejadian lucu juga ketika saksi Prabowo-Hatta banyak memprotes kejanggalan2 yg ditemukan dalam Rekap C1...saksi Jokowi-Jk protes; "kok Saksi Prabowo-Hatta terus yg protes?" Hehehe..
Dijawab sama Ketua PPS : "ya silakan Anda protes kalau Anda punya data pembanding..." saksi Jokowi-Jk diem dan merah raut wajahnya...krn mereka tdk punya data pembanding...
Atau kejadian lucu lagi ketika PPS terpaksa bongkar kotak suara krn perbedaan data C1...Saksi Jokowi-JK tanya : "Kok dibongkar emang knapa?" Hehehe...begitulah kalau ngga punya data...
Yaa...begitulah...lucunya C1 :)))
DPR Minta KPU Laporkan Burhanudin ke Polisi
Sabtu, 12 Juli 2014
Pernyataan Burhanudin Muhtadi yang dianggap menghina Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa dibiarkan. Pernyataan itu adalah bukti pelecehan dan pencemaran nama baik penyelenggara pemilu.
"Ini harus dimejahijaukan," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzzammil Yusuf, saat dihubungi, Sabtu (12/7).
Menurutnya, pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik itu merusak KPU sebagai lembaga negara. Padahal, KPU merupakan lembaga yang kredibel dalam penyelenggaraan pemilu. Karena merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan rekapitulasi suara.
Bayangkan, katanya, saat penghitungan semua saksi dipanggil dan diajak mengesahkan perolehan suara bersama-sama. "Quick count tidak seperti itu. Hitung cepat itu sepihak," imbu politikus PKS tersebut.
Ia pun berpesan kepada KPU untuk tidak segan melaporkan Burhanudin ke Bareskrim Polri. Karena yang dikatakan Burhanudin dinilainya sudah melanggar hukum. "Tidak bisa dibiarkan."
Beberapa waktu lalu, Burhanudin menyatakan hitung cepat yang dilakukan lembaganya sudah benar dan tepat. Bahkan, kalau ternyata hasil real count berbeda, maka KPU pasti salah. (ROL)
"Ini harus dimejahijaukan," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzzammil Yusuf, saat dihubungi, Sabtu (12/7).
Menurutnya, pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik itu merusak KPU sebagai lembaga negara. Padahal, KPU merupakan lembaga yang kredibel dalam penyelenggaraan pemilu. Karena merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan rekapitulasi suara.
Bayangkan, katanya, saat penghitungan semua saksi dipanggil dan diajak mengesahkan perolehan suara bersama-sama. "Quick count tidak seperti itu. Hitung cepat itu sepihak," imbu politikus PKS tersebut.
Ia pun berpesan kepada KPU untuk tidak segan melaporkan Burhanudin ke Bareskrim Polri. Karena yang dikatakan Burhanudin dinilainya sudah melanggar hukum. "Tidak bisa dibiarkan."
Beberapa waktu lalu, Burhanudin menyatakan hitung cepat yang dilakukan lembaganya sudah benar dan tepat. Bahkan, kalau ternyata hasil real count berbeda, maka KPU pasti salah. (ROL)
Quick Count Jokowi Menang Pilpres Bagian Manipulasi Terencana
Jumat, 11 Juli 2014
Jokowi diklaim menang Pilpres 2014. Ada beberapa indikasi yang menguatkan klaim yang didasarkan pada hasil quick count atau hitung cepat beberapa lembaga survei ini menjadi bagian dari upaya manipulasi terencana untuk memenangkan Jokowi.
Peneliti opini publik, Agung Prihatna, mengungkap beberapa keanehan yang menguatkan dugaan tersebut. Keanehan bisa dilihat dari perkembangan beberapa hari sebelum dan beberapa jam setelah Pilpres digelar.
Menurut mantan Peneliti LP3ES dan perintis quick count pada Pemilu 1997 itu, di masa tenang tiga lembaga survei mengumumkan Jokow-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Mereka menyatakan bahwa ada ‘Lampu Kuning’ bagi Jokowi jika keadaan tidak berubah karena trend Jokowi terus menurun sementara trend Prabowo terus naik. Saat kesimpulan ini disampaikan selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat, tinggal 3%. Ketiga lembaga survei ini adalah Indobarometer, Lingkaran Survei Indonesia, dan Charta Politica.
"Tapi anehnya, tiga hari setelah pernyataan tersebut lembaga survei-survei itu mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound. Ini artinya dalam waktu 3 hari pengakuan mereka terjadi perubahan trend. Padahal dalam logika survei, trend itu tidak mungkin berbalik hanya dalam waktu 2-3 hari," ujarnya kepada redaksi sesaat lalu (Kamis, 10/7).
Skenario lanjutan terjadi di hari pemilihan. Menurut Agung, kelompok lembaga survei yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan Jokowi-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Lembaga survei tersebut antara lain CSIS-Cyrus, LSI, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI.
Menurut Agung, hasil exit poll memenangkan Jokowi-JK yang tak jauh beda angkanya sangat mungkin dilakukan. Hal itu terjadi karena penyelenggara survei sepakat menggunakan sample yang sama dalam quick count untuk menghasilkan hasil quick count yang sama. Selain itu, proses pengumpulan data dari hasil pengiriman SMS di TPS saat berada di database dimungkinkan untuk terjadi intervensi oleh petugas quick count yang bisa menghasilkan angka yang menguntungkan.
Dugaan manipulasi diperkuat terkait manuver sebelumnya. Pihak Jokowi sepekan sebelum Pilpres digelar menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. Pernyataan ini antara lain disampaikan oleh JK. "Ini merupakan prakondisi yang dilakukan kubu Jokowi-JK bahwa di atas kertas mereka bisa kalah," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan di Pilpres 2014 pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB atau 2 jam setelah TPS ditutup, lembaga-lembaga survei itu mengklaim data quick count sudah masuk sebesar 70 persen.
Menurut dia cara kerja seperti ini sangat di luar logika. Sebab sample di daerah pelosok seperti Papua, Medan, Sumatera dan pulau lainnya butuh waktu 1-3 jam untuk bisa dilaporkan melalui sms di area on spot atau daerah yang terdapat sinyal mengingat tidak semua daerah yang ditentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular. Masalah lainnya, jika benar dikatakan data masuk 70 persen selang 2 jam setelah TPS ditutup, bukan kah kemungkinannya adalah sample ditarik semua ke daerah perkotaan sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa atau wilayah pelosok.
"Sebelumnya dalam berbagai momen Pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count," demikian Agung. [dem]
Peneliti opini publik, Agung Prihatna, mengungkap beberapa keanehan yang menguatkan dugaan tersebut. Keanehan bisa dilihat dari perkembangan beberapa hari sebelum dan beberapa jam setelah Pilpres digelar.
Menurut mantan Peneliti LP3ES dan perintis quick count pada Pemilu 1997 itu, di masa tenang tiga lembaga survei mengumumkan Jokow-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Mereka menyatakan bahwa ada ‘Lampu Kuning’ bagi Jokowi jika keadaan tidak berubah karena trend Jokowi terus menurun sementara trend Prabowo terus naik. Saat kesimpulan ini disampaikan selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat, tinggal 3%. Ketiga lembaga survei ini adalah Indobarometer, Lingkaran Survei Indonesia, dan Charta Politica.
"Tapi anehnya, tiga hari setelah pernyataan tersebut lembaga survei-survei itu mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound. Ini artinya dalam waktu 3 hari pengakuan mereka terjadi perubahan trend. Padahal dalam logika survei, trend itu tidak mungkin berbalik hanya dalam waktu 2-3 hari," ujarnya kepada redaksi sesaat lalu (Kamis, 10/7).
Skenario lanjutan terjadi di hari pemilihan. Menurut Agung, kelompok lembaga survei yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan Jokowi-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Lembaga survei tersebut antara lain CSIS-Cyrus, LSI, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI.
Menurut Agung, hasil exit poll memenangkan Jokowi-JK yang tak jauh beda angkanya sangat mungkin dilakukan. Hal itu terjadi karena penyelenggara survei sepakat menggunakan sample yang sama dalam quick count untuk menghasilkan hasil quick count yang sama. Selain itu, proses pengumpulan data dari hasil pengiriman SMS di TPS saat berada di database dimungkinkan untuk terjadi intervensi oleh petugas quick count yang bisa menghasilkan angka yang menguntungkan.
Dugaan manipulasi diperkuat terkait manuver sebelumnya. Pihak Jokowi sepekan sebelum Pilpres digelar menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. Pernyataan ini antara lain disampaikan oleh JK. "Ini merupakan prakondisi yang dilakukan kubu Jokowi-JK bahwa di atas kertas mereka bisa kalah," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan di Pilpres 2014 pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB atau 2 jam setelah TPS ditutup, lembaga-lembaga survei itu mengklaim data quick count sudah masuk sebesar 70 persen.
Menurut dia cara kerja seperti ini sangat di luar logika. Sebab sample di daerah pelosok seperti Papua, Medan, Sumatera dan pulau lainnya butuh waktu 1-3 jam untuk bisa dilaporkan melalui sms di area on spot atau daerah yang terdapat sinyal mengingat tidak semua daerah yang ditentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular. Masalah lainnya, jika benar dikatakan data masuk 70 persen selang 2 jam setelah TPS ditutup, bukan kah kemungkinannya adalah sample ditarik semua ke daerah perkotaan sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa atau wilayah pelosok.
"Sebelumnya dalam berbagai momen Pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count," demikian Agung. [dem]
Mahfud MD Beberkan Kelicikan Kubu Jokowi-JK
Jakarta - Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengatakan tim Jokowi-JK telah melakukan kecurangan. Deklarasi kemenangan yang mereka sampaikan, lanjut Mahfud, merupakan sebuah upaya mengecoh masyarakat.
"Rakyat ditipu oleh opini. Kita tidak melakukan itu. Kita menang telak di Jawa Barat. Sumatra utara dan barat kita menang. Kita siap mengadu data C1 tiap TPS," kata Mahfud di Jl. Kertanegara nomer 4, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014.
Mahfud menjelaskan Jokowi-JK mengumumkan kemenangan pada posisi suara masuk 73 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta mengumum pada posisi 90 persen.
"Dari malam kita mendengar strategi licik mereka yang akan mengumumkan pada posisi selisih 5 Persen. Kami merasa dicurangi. Bisa saja kami umumkan lebih awal saat suara 65 persen. Kami pasti menang," katanya.
Selain itu mantan ketua MK ini mengatakan timnya menemukan seprti adanya upaya rekayasa cyber dalam penghitungan cepat ini.
"Kami menduga ada upaya untuk merekayasa hitung cepat ini," tegasnya.
Sementara itu sekertaris tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan adanya upaya licik yang disampaikan oleh pihak Lawan terhadap Prabowo-Hatta. Upaya ini sudah diketahui langsung oleh tim.
"Saya baru telepon Gubernur Jawa Barat. Kita menang 61 persen. Sumatra Utara kita menang 62 persen. Sumatra Barat kita unggul 79 persen. Pak de Karwo terakhir dihubungi dia bilang Prabowo-Hatta menang di Jawa Timur 51 persen," jelasnya.
Oleh karena itu tim Prabowo-Hatta meminta semua anggota tim koalisi melakukan pengetatan pengawalan suara mulai dari C1 ditiap TPS.
"Kita nanti akan buka semua di KPU. Kita menang dan akan diputuskan KPU tanggal 22 Juli," tegas dia. (ren/VIVAnews)
http://www.pkspiyungan.org/2014/07/mahfud-md-rakyat-ditipu-opini-dan.html#
"Rakyat ditipu oleh opini. Kita tidak melakukan itu. Kita menang telak di Jawa Barat. Sumatra utara dan barat kita menang. Kita siap mengadu data C1 tiap TPS," kata Mahfud di Jl. Kertanegara nomer 4, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014.
Mahfud menjelaskan Jokowi-JK mengumumkan kemenangan pada posisi suara masuk 73 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta mengumum pada posisi 90 persen.
"Dari malam kita mendengar strategi licik mereka yang akan mengumumkan pada posisi selisih 5 Persen. Kami merasa dicurangi. Bisa saja kami umumkan lebih awal saat suara 65 persen. Kami pasti menang," katanya.
Selain itu mantan ketua MK ini mengatakan timnya menemukan seprti adanya upaya rekayasa cyber dalam penghitungan cepat ini.
"Kami menduga ada upaya untuk merekayasa hitung cepat ini," tegasnya.
Sementara itu sekertaris tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan adanya upaya licik yang disampaikan oleh pihak Lawan terhadap Prabowo-Hatta. Upaya ini sudah diketahui langsung oleh tim.
"Saya baru telepon Gubernur Jawa Barat. Kita menang 61 persen. Sumatra Utara kita menang 62 persen. Sumatra Barat kita unggul 79 persen. Pak de Karwo terakhir dihubungi dia bilang Prabowo-Hatta menang di Jawa Timur 51 persen," jelasnya.
Oleh karena itu tim Prabowo-Hatta meminta semua anggota tim koalisi melakukan pengetatan pengawalan suara mulai dari C1 ditiap TPS.
"Kita nanti akan buka semua di KPU. Kita menang dan akan diputuskan KPU tanggal 22 Juli," tegas dia. (ren/VIVAnews)
http://www.pkspiyungan.org/2014/07/mahfud-md-rakyat-ditipu-opini-dan.html#
Langganan:
Postingan (Atom)