Chusnul: Ini Akibatnya Kalau Sarjana Pertanian Jadi Ketua KPU

JAKARTA - Proses Pilpres 2014 menyisakan permasalah yang saat ini sedang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mar'iah menuding ini akibat jika penyelenggara pemilu dipimpin oleh Husni Kamil Manik yang merupakan seorang sarjana pertanian.

"Harusnya KPU itu dipimpin oleh orang yang memiliki latar belakang ilmu politik dan hukum.
Kalau sarjana pertanian ya ibarat menanam jagung di kebun kita," kata Chusnul dalam diskusi bertema "Apakah Pilpres akan Menuai Malapetaka Bangsa," di Cikini, Jakarta, Senin (18/8/2014), seperti diberitakan okezone.

Menurut dia, anggapan "menanam jagung di kebun kita" adalah kesalahan terbesar Husni saat menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saat itu, dia menjalin kerjasama dengan pihak asing dalam hal ini International Foundation for Election System (IFES).

Padahal, 2004 KPU bersama BPS mengerjakan DPT dengan anggaran Rp427 miliar. Kemudian 2009 diubah datanya melalui pemutakhiran data dengan anggaran Rp3,8 trilun.

Sekarang, diubah lagi proyeknya diberi nama e-KTP, dengan anggaran Rp5,8 triliun. KPU minta data lagi Rp1,7 triliun untuk memperbaiki data dari Kemendagri yakni 190 jutaan data pemilih menjadi 180 juta lebih.

"Pertanyaanya punya dana Rp1,7 triliun diberikan kemana proyeknya? Jawabannya sempat rame yaitu IFES dari Washington sana. Harusnya ini privasinya ada bukan diberikan ke asing," tegasnya.

Bahkan, Chusnul menganggap Ketua Bawaslu yakni Muhammad, lebih kompeten dan pantas menjadi Ketua KPU. "Bagi saya Muhammad, lebih pantas jadi Ketua KPU dibanding sekarang. Kalau yang sekarang kan S1-nya sarjana pertanian," tuntasnya.

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/chusnul-ini-akibatnya-kalau-sarjana.html

Yusril Ungkap Rekayasa Hasil Pemilu

Yusril Izha Mahendra, pakar hukum tata negara yang menjadi saksi ahli dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu memaparkan mengenai rekayasa hasil pemilu dan lembaga survei pada pemilu di Indonesia melalui akun Twitternya.

“Saya ingin menuliskan tentang lembaga survei Pemilu yang akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia politik kita. Kita sudah tahu-sama-tahu bahwa lembaga-lembaga survei yang menjamur itu bukanlah lembaga yang murni akademis, tetapi lembaga profesial yang komersial. Tidak saya pungkiri bahwa dalam bekerja, lembaga-lembaga survei itu menggunakan metode-metode akademis. Namun aspek komersialnya tidak dapat diabaikan pula.

Partai politik atau politisi yang akan berkompetisi, sudah lazim meminta lembaga survei melakukan kegiatannya. Tujuannya bukan semata-mata untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya, tetapi juga untuk membentuk opini publik.

Tidak jarang suatu lembaga survei sdh menandatangani kontrak dengan partai politik atau politisi untuk jangka waktu tertentu. Besarnya nilai kontrak tentu sesuai kemampuan partai atau politisi yang bersangkutan. Makin besar uang, makin canggih lembaga surveinya.

Biasanya laporan hasil riset ada 2 macam. Satu yang benar, hanya untuk kepentingan internal; dan yang tidak benar, untuk kepentingan publik. Hasil survei yang tidak benar dan disulap itulah yang dijadikan konsumsi untuk memengaruhi opini publik.

Hasil survei yang disulap itu dipublikasikan secara luas melalui jaringan media sehingga menjadi kontroversi. Hasil survei yang disulap itu bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya kecurangan pemilu secara sistemik. Melalui pengumuman hasil survei yang meluas itu, pelan-pelan opini publik akan terbentuk, mana partai atau tokoh yang unggul, mana yang memble.

Kalau opini sudah terbentuk, langkah selanjutnya merekayasa perolehan suara agar pas seperti hasil survei. Banyak cara dapat dilakukan untuk merekayasa perolehan suara. Langkah pertama dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Makin kacau dan tidak akurat DPT, rekayasa akan makin mudah. Surat suara yang berlebih, bisa dicoblos sendiri untuk menangkan suatu parpol.

Berbagai trik untuk mengatur perolehan suara dilakukan sejak dari tingkatan TPS (lokasi), PPS (Desa/Kelurahan), PPK (Kecamatan) sampai Kabupaten/kota. Luasnya wilayah negara kita membuat pengawasan penghitungan suara menjadi sangat sulit dan rumit. Ada potensi untuk curang disini.

Tiap kali Pemilu, Teknologi Infoemasi (IT) Komisi Pemilihan Umum selalu ngadat, pengumpulan suara lamban dan membosankan. Keadaan ini membuat orang lelah, apatis dan akhirnya putus asa serta tidak perduli lagi. Dalam keadaan seperti itu, praktik jual beli suara, transaksi pemindahan suara dari 1 parpol ke parpol lain terjadi dengan mudahnya.

Siapa yang dapat melakukan kecurangan seperti ini? Yang dapat melakukan kecurangan sistemik seperti itu hanya mereka yang kuat secara politik, birokrasi dan finansial. Akhirnya Pemilu ditentukan oleh transaksi uang dan kekuasaan. Suara rakyat dipermainkan dan dimanipulasi. Kedaulatan rakyat hanyalah mimpi.

Akhirnya apa yang terjadi? Hasil akhir pemilu persis seperti hasil survei yang sebelumnya sudah dicekokkan kepada public. Rakyat pun akhirnya dapat menerima urutan pemenang pemilu, toh sudah cocok dengan hasil survei jauh hari sebelum pemilu yang sudah ada di otak mereka. Kalau demikian, maka bukan lembaga survei itu yang canggih bisa memprediksi hasil Pemilu. Tapi sebaliknya, hasil pemilu yang direkayasa secara sistemik agar hasilnya sesuai dengan hasil survei. Semoga mencerahkan mengenai sisi lain survei dan hasil Pemilu di negeri yang makin antah berantah ini.” tutupnya. (sumber: kabarnet)

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/yusril-ungkap-rekayasa-hasil-pemilu.html

"Nyesel Gue Pilih Jokowi, Mending Prabowo"

"Nyesel Gue Pilih Jokowi, Mending Prabowo"... itu adalah sikap para PKL yang super kecewa karena diusir-usir sama satpol PP atas perintah Ahok si PLT Gubernur DKI. 

Terbukti kan mereka hanya tergiur pencitraan, terkesima sesaat, tanpa mengenali dengan pasti siapa calon pemimpin mereka saat mereka belum melakukan pencoblosan. Sengsara dalam 5 tahun ke depan...sudah terbayang di benak mereka. Kalau mereka nggak mau nurut, pastinya si Ahok akan dengan mudah menggeret mereka yang membangkang untuk masuk ke penjara.

Terus terang, saya kurang suka melihat gaya kepemimpinan Ahok yang sok tangan besi...haduuuh....baru jadi PLT Gubernur sudah seperti itu. 

Biar bagaimana  Ahok sudah masuk ke dalam pemerintahan, gak bisa lah di samakan dengan gaya preman. Ini Jakarta, bukan punya Ahok, Jakarta itu punya-nya rakyat Indonesia, bukan Ahok...

Sebagai seorang yang sudah masuk dalam pemerintahan, Ahok dan terutama Jokowi mestinya bisa saling melakukan pembatasan sikap sebagai pejabat daerah, bukan dengan gaya preman tapi lebih persuasif dan lebih bijak dalam menghadapi PKL yang sudah bertahun-tahun berdagang dan mencari nafkah disana.

Entah sampai kapan... pastinya Allah SWT akan memberi tahu bangsa ini, betapa bodohnya rakyat yang memilih pemimpin yang bodoh, yang hanya tahu lewat berita salah satu stasiun TV dan tidak benar-benar meminta petunjuk dari Allah SWT Sang Penguasa sebenarnya. Astagifirullah....ampuni kami Ya Allah...

Ini berita lengkapnya :

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/31/11323001/.Nyesel.Gue.Pilih.Jokowi.Mending.Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pedagang di Pasar Kemuning/Mede Jatinegara, Jakarta Timur, banyak yang ngedumelkesal akibat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Awalnya, sejumlah pedagang sambil bersungut-sungut memindahkan barang dagangan mereka yang digelar di pinggir jalan dan trotoar. Suasana masih berlangsung kondusif. Namun, setelah seorang pedagang pakan ikan diangkut perlengkapan dagangnya, sejumlah pedagang lain ikut membela. 

Beberapa pria menggerutu sambil menyalahkan Jokowi dan Ahok. Sorakan kecewa terhadap dua tokoh itu juga terdengar. Ada juga yang mengaitkannya dengan masalah Pemilu Presiden 2014 lalu. 

"Nyesel pilih Jokowi, bilangin ke Jokowi ya, intinya pedagang sininyesel pilih dia," ujar seorang pria kepada wartawan. 

"Ini karena Ahok nih. Yang dibela paling yang itu aja (menyebut etnis)," ujar pedagang lainnya. 

"Emang dia mau kasih makan anak bini gue apa? Nyesel gue pilih Jokowi, mending Prabowo," kata pedagang lain.

Tak hanya Jokowi dan Ahok, pedagang juga sempat memprotes media. "Ngapain liput-liput? Jangan ngomong sama wartawan. Paling enggak dibelain," seru yang lain. 

Muhammad Sani (38), seorang pedagang ikan, mengatakan kecewa dengan penertiban tersebut. Sani menilai, pemerintah dan seluruh jajarannya tidak berpihak kepada rakyat. 

"Kita nyari duit halal. Daripada suruh kita jadi pencuri. Ini masih hari raya Idul Fitri, lho. Harusnya disediain tempat dulu baru digusur," ujar Sani. 

Sani mengaku, dia tidak menyalahkan pemimpin DKI atas masalah ini. "Saya netral, enggak peduli ini dari pemda atau apa, yang penting saya bisa usaha. Kalau begini yang ada nambahpengangguran. Emang mereka ngasih kita makan apa?" katanya kesal. 

Sebelumnya, puluhan petugas Satpol PP menggusur PKL dan parkir liar di Jatinegara. Petugas memindahkan dan mengangkut lapak PKL yang dibiarkan teronggok oleh pedagang. Sementara itu, yang diselamatkan pedagang tidak diambil petugas. Puluhan petugas terlibat dalam penertiban tersebut.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sampai kapanpun...selama bangsa ini memilih pemimpin yang bodoh, hanya akan berujung pada kesengsaraan rakyat....

Indonesia baru...? Atau tambah hancur.... pencitraan memang mudah dimanipulasi dan memanipulasi pikiran (2)

Kembali membahas pilpres 2014.
Yang rasanya terlalu banyak jiwa yang terlibat, baik emosi, pikiran dan perbuatan.
Rasulullah mengajarkan kita memilih pemimpin, jadi untuk memilih dalam pemilu hukumnya wajib.
Jadi jangan pernah golput untuk alasan apapun.
Anehnya, begitu banyak yang terlibat, tapi toh masyarakat juga gak pernah merasa yakin 100% bahwa pilihannya itu adalah benar karena petunjuk dari Allah SWT.
Kenapa dikatakan demikian, karena sebelum mencoblos mungkin hanya sekitar 3-5% saja yang melakukan sholat istikharah dari seluruh umat muslim yang terdaftar sebagai Islam di KTP-nya.

Sisanya...? Yang mungkin adalah gak sholat istikharah, hanya termakan informasi dari media yang belum tentu benar isinya. Media yang hanya membela salah satu capres.
Betapa banyak dari kita yang isinya menforward link tertentu dari media internet tertentu diiringi komentar pribadi untuk menggiring opini teman-teman, kerabat atau saudaranya agar menyetujui dan kemudian mengikuti apa yang dia pikikan.
Sungguh suatu cara yang nggak bener juga sebenarnya..
Memang hak asasi manusia untuk memforward link-link dari media tertentu. Tapi secara gak sadar yang memforward juga ikut tergiring opini dan pemikirannya.
Ketika dia memforward link-link itu, dia telah termakan opini dari media itu yang bisa saja hanya hanya mendukung capres tertentu

Ketika dia katakan bahwa link-link itu fakta, darimana dia tahu itu fakta ? Apa yang foward link tahu persis dan melihat sendiri ? Apa dia punya bukti otentik ?
Apa dia juga mengalami apa yang ada di forward link itu ? jawabannya saya yakin 1000% >> TIDAK
Kenapa kok dia berani memforward link-link itu di page-nya ? jawabannya hanya satu : Opininya sudah tergiring oleh media itu.
Sehingga capres yang didukungnya makin 'populer' makin 'terkenal' makin 'naik rate-nya'
Padahal siapa sih dia yang suka memforward itu ? TIM SUKSES ? Saudara ? Kerabat ? Kroni ? Simpatisan ? Jawabannya ada pada diri masing-masing.
Tapi pasti dalam hati hanya menjawab : bukan siapa-siapa.
Jadi apa dong tujuan dia melakukan forward >> Menggiring opini masyarakat, baik sadar ataupun tidak.
Dapat apa dia dari forward link >> Tanyaken sama yang forward link ... saya kembali yakin jawabannya nggak berani ditujukan.
Karena bisa jadi dia gak dapet apa-apa, hanya kepuasan batin.

Bersambung ke tulisan ke-tiga

Indonesia baru...? Atau tambah hancur.... pencitraan memang mudah dimanipulasi dan memanipulasi pikiran (1)

Baru kali ini rasanya pilpres begitu menegangkan. Setelah adanya perbedaan hasil quick count. Dan betapa arogannya kubu capres no.urut 2 yang seolah sudah menang dan jadi presiden. Sampai semua pendukungnya seolah euforia mengatakan kemenangan. Bahkan menjelekkan kubu sebelah, seolah mereka pemenang dan kelompok yang kalah akan disakiti.

Penyelenggara pemilu (KPU) bahkan menghimbau masyarakat untuk tidak saling menghujat....toh hasil real count akan diumumkan tanggal 22 Juli 2014. Waktu yang lama sejak pilpres tanggal 9 Juli 2014.

Banyaknya arus informasi yang membuat pilpres kali ini terasa seperti perang diantara pendukung. Pada awalnya saya nggak ingin ikut terlalu dalam. Tapi semakin kesini,kok makin ada benarnya informasi yang sebelumnya saya gak dapet.

Antara lain capres no.urut 2 ini begitu mengagungkan pencitraan. Banyak rakyat dibodohi oleh citra dirinya yang seolah jadi malaikat. Sebeeeeellll....
Sementara, rakyat yang begitu mudah dibodohi, seakan yakin bahwa mereka seolah telah memilih malaikat....padahal.....ampuuun deee

Capres no.2 ini punya program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat...Padahal pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat saja masih kacau balau....kok mau memberikan dalam skala nasional.
Belum lagi kalau pidato tidak pernah bisa lebih dari 5 menit....Gubraaakkksss.....
Visi misi yang nggak jelas dan mengambang dalam jawaban setiap debat capres.
Gak habis pikir, gimana kalau ketemu pemimpin dunia....jawaban englishnya hanya "I dont know" and "I don't think about that" ....paraaaahhh
Disisi lain, ada latar belakang keluarga yang kurang baik karena tersangkut dengan partai yang terlarang di Indonesia.


Hal terakhir ini bikin saya takuuut.....takuuuuuuuut bangeet...

Gak bisa tidur ngebayangin kalau itu terjadi...ideologi dikesampingkan....atau diganti..

Semoga Allah selalu melindungi bangsa Indonesia dari kepungan orang-orang jahat yang ingin berkuasa dan menjauhkan orang-orang jahat itu dari bumi Indonesia selamanyaa,, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin

Bersambung ke tulisan kedua...

Timses Prabowo-Hatta akan Polisikan Burhanuddin Muhtadi

Sabtu, 12 Juli 2014

Jakarta - Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan mempolisikan Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Sebab, Burhanuddin dianggap telah bertindak provokatif terkait hasil Pilpres 2014.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan, Burhanuddin telah melanggar hukum terkait pernyataannya yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pernyataan Burhan itu provokasi dan melanggar hukum, maka besok atau lusa akan kita laporkan kepada pihak kepolisian," ujar Fadli seusai Rilis Update Real Count Internal Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan akan melaporkan tindakan kriminal, kecurangan dan intimidasi tersebut ke kepolisian. Menurutnya, laporan itu sebagai jalur atas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di tanah air.

"Melaporkan kepada polisi adalah cara yang beradab tidak perlu ada pengepungan dan penyerangan, tujuannya supaya ada pembelajaran dalam proses berdemokrasi kita, jadi orang tidak seenaknya bicara gitu," imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya pada acara konferensi pers Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kalau ada perbedaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan hasil quick count lembaga survei yang menangkan Jokowi-JK maka KPU yang salah dan ada kecurangan.

Burhanuddin juga mengatakan "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanuddin. [mes/inilah]

http://www.pkspiyungan.org/2014/07/timses-prabowo-hatta-akan-polisikan.html#

Lucunya C1 Jokowi-JK

Sabtu, 12 Juli 2014

Kisah dari seorang saksi PPS di Jakarta :

Di kecamatan Saya terdapat 7 Kelurahan atau 7 PPS (tingkat kelurahan).

Ketika Rekapitulasi di PPS (tingkat kelurahan) Tim Saksi Prabowo-Hatta membawa data C1 lengkap...

Tim Jokowi-JK sama sekali tidak bawa C1...hanya terlihat catatan2 lecek dan pulpen...dan ini terjadi di 7 Kelurahan...

Nah kalo Tim Jokowi-JK bisa input C1...C1 dari mana ya...???

Faktanya hampir semua rekap di PPS di Jakarta Saksi Jokowi-JK tidak punya C1...
Hehehe...

Apalagi ada kejadian lucu dimana saksi PPS Jokowi-JK dgn malu2 bertanya kepada saksi Prabowo-Hatta : "Mas mau tanya...apa bedanya "pleno" dengan "plano" wkwkwkwk...

Atau ada kejadian lucu juga ketika saksi Prabowo-Hatta banyak memprotes kejanggalan2 yg ditemukan dalam Rekap C1...saksi Jokowi-Jk protes; "kok Saksi Prabowo-Hatta terus yg protes?" Hehehe..
Dijawab sama Ketua PPS : "ya silakan Anda protes kalau Anda punya data pembanding..." saksi Jokowi-Jk diem dan merah raut wajahnya...krn mereka tdk punya data pembanding...

Atau kejadian lucu lagi ketika PPS terpaksa bongkar kotak suara krn perbedaan data C1...Saksi Jokowi-JK tanya : "Kok dibongkar emang knapa?" Hehehe...begitulah kalau ngga punya data...

Yaa...begitulah...lucunya C1 :)))

http://www.pkspiyungan.org/2014/07/lucunya-c1-jokowi-jk.html#

DPR Minta KPU Laporkan Burhanudin ke Polisi

Sabtu, 12 Juli 2014

Pernyataan Burhanudin Muhtadi yang dianggap menghina Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa dibiarkan. Pernyataan itu adalah bukti pelecehan dan pencemaran nama baik penyelenggara pemilu.

"Ini harus dimejahijaukan," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzzammil Yusuf, saat dihubungi, Sabtu (12/7). 

Menurutnya, pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik itu merusak KPU sebagai lembaga negara. Padahal, KPU merupakan lembaga yang kredibel dalam penyelenggaraan pemilu. Karena merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan rekapitulasi suara.

Bayangkan, katanya, saat penghitungan semua saksi dipanggil dan diajak mengesahkan perolehan suara bersama-sama. "Quick count tidak seperti itu. Hitung cepat itu sepihak," imbu politikus PKS tersebut.

Ia pun berpesan kepada KPU untuk tidak segan melaporkan Burhanudin ke Bareskrim Polri. Karena yang dikatakan Burhanudin dinilainya sudah melanggar hukum. "Tidak bisa dibiarkan."

Beberapa waktu lalu, Burhanudin menyatakan hitung cepat yang dilakukan lembaganya sudah benar dan tepat. Bahkan, kalau ternyata hasil real count berbeda, maka KPU pasti salah. (ROL)

http://www.pkspiyungan.org/2014/07/dpr-minta-kpu-laporkan-burhanudin-ke.html#

Quick Count Jokowi Menang Pilpres Bagian Manipulasi Terencana

Jumat, 11 Juli 2014

Jokowi diklaim menang Pilpres 2014. Ada beberapa indikasi yang menguatkan klaim yang didasarkan pada hasil quick count atau hitung cepat beberapa lembaga survei ini menjadi bagian dari upaya manipulasi terencana untuk memenangkan Jokowi.

Peneliti opini publik, Agung Prihatna, mengungkap beberapa keanehan yang menguatkan dugaan tersebut. Keanehan bisa dilihat dari perkembangan beberapa hari sebelum dan beberapa jam setelah Pilpres digelar.

Menurut mantan Peneliti LP3ES dan perintis quick count pada Pemilu 1997 itu, di masa tenang tiga lembaga survei mengumumkan Jokow-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Mereka menyatakan bahwa ada ‘Lampu Kuning’ bagi Jokowi jika keadaan tidak berubah karena trend Jokowi terus menurun sementara trend Prabowo terus naik. Saat kesimpulan ini disampaikan selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat, tinggal 3%. Ketiga lembaga survei ini adalah Indobarometer, Lingkaran Survei Indonesia, dan Charta Politica.

"Tapi anehnya, tiga hari setelah pernyataan tersebut lembaga survei-survei itu mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound. Ini artinya dalam waktu 3 hari pengakuan mereka terjadi perubahan trend. Padahal dalam logika survei, trend itu tidak mungkin berbalik hanya dalam waktu 2-3 hari," ujarnya kepada redaksi sesaat lalu (Kamis, 10/7).

Skenario lanjutan terjadi di hari pemilihan. Menurut Agung, kelompok lembaga survei yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan Jokowi-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Lembaga survei tersebut antara lain CSIS-Cyrus, LSI, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI.

Menurut Agung, hasil exit poll memenangkan Jokowi-JK yang tak jauh beda angkanya sangat mungkin dilakukan. Hal itu terjadi karena penyelenggara survei sepakat menggunakan sample yang sama dalam quick count untuk menghasilkan hasil quick count yang sama. Selain itu, proses pengumpulan data dari hasil pengiriman SMS di TPS saat berada di database dimungkinkan untuk terjadi intervensi oleh petugas quick count yang bisa menghasilkan angka yang menguntungkan.

Dugaan manipulasi diperkuat terkait manuver sebelumnya. Pihak Jokowi sepekan sebelum Pilpres digelar menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. Pernyataan ini antara lain disampaikan oleh JK. "Ini merupakan prakondisi yang dilakukan kubu Jokowi-JK bahwa di atas kertas mereka bisa kalah," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan di Pilpres 2014 pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB atau 2 jam setelah TPS ditutup, lembaga-lembaga survei itu mengklaim data quick count sudah masuk sebesar 70 persen.

Menurut dia cara kerja seperti ini sangat di luar logika. Sebab sample di daerah pelosok seperti Papua, Medan, Sumatera dan pulau lainnya butuh waktu 1-3 jam untuk bisa dilaporkan melalui sms di area on spot atau daerah yang terdapat sinyal mengingat tidak semua daerah yang ditentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular. Masalah lainnya, jika benar dikatakan data masuk 70 persen selang 2 jam setelah TPS ditutup, bukan kah kemungkinannya adalah sample ditarik semua ke daerah perkotaan sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa atau wilayah pelosok.

"Sebelumnya dalam berbagai momen Pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count," demikian Agung. [dem]

http://www.pkspiyungan.org/2014/07/quick-count-jokowi-menang-pilpres.html#

Mahfud MD Beberkan Kelicikan Kubu Jokowi-JK

Jakarta - Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengatakan tim Jokowi-JK telah melakukan kecurangan. Deklarasi kemenangan yang mereka sampaikan, lanjut Mahfud, merupakan sebuah upaya mengecoh masyarakat.

"Rakyat ditipu oleh opini. Kita tidak melakukan itu. Kita menang telak di Jawa Barat. Sumatra utara dan barat kita menang. Kita siap mengadu data C1 tiap TPS," kata Mahfud di Jl. Kertanegara nomer 4, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014.

Mahfud menjelaskan Jokowi-JK mengumumkan kemenangan pada posisi suara masuk 73 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta mengumum pada posisi 90 persen.

"Dari malam kita mendengar strategi licik mereka yang akan mengumumkan pada posisi selisih 5 Persen. Kami merasa dicurangi. Bisa saja kami umumkan lebih awal saat suara 65 persen. Kami pasti menang," katanya.

Selain itu mantan ketua MK ini mengatakan timnya menemukan seprti adanya upaya rekayasa cyber dalam penghitungan cepat ini.
"Kami menduga ada upaya untuk merekayasa hitung cepat ini," tegasnya.

Sementara itu sekertaris tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan adanya upaya licik yang disampaikan oleh pihak Lawan terhadap Prabowo-Hatta. Upaya ini sudah diketahui langsung oleh tim.

"Saya baru telepon Gubernur Jawa Barat. Kita menang 61 persen. Sumatra Utara kita menang 62 persen. Sumatra Barat kita unggul 79 persen. Pak de Karwo terakhir dihubungi dia bilang Prabowo-Hatta menang di Jawa Timur 51 persen," jelasnya.
Oleh karena itu tim Prabowo-Hatta meminta semua anggota tim koalisi melakukan pengetatan pengawalan suara mulai dari C1 ditiap TPS.

"Kita nanti akan buka semua di KPU. Kita menang dan akan diputuskan KPU tanggal 22 Juli," tegas dia. (ren/VIVAnews)

http://www.pkspiyungan.org/2014/07/mahfud-md-rakyat-ditipu-opini-dan.html#

Melawan Lupa (9): PKI, Jokowi & Hendropriono Telah Menyandera Megawati

JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi, Sudjiatmi dan PKI Menyandera Megawati. Anda bisa menerka alur tulisan ini?

PKI Sudah kembali eksis di Indonesia.....

Awalnya Megawati tak menyetujui Jokowi menjadi Capres PDIP, akan tetapi karena ancaman faksi komunis di PDIP memaksa Megawati mengangkat Jokowi meski ia tidak pernah menerbitkan SK DPP PDIP untuk capreskan Jokowi. Hanya melalui perintah harian.

Sebagaimana publik ketahui, Megawati tidak pernah terlihat ikut dalam kampanye mendukung capres Jokowi. Megawati bersikap pasif, Megawati selalu ejek dan sindir Jokowi sebagai benteng kurus yang lapar. Megawati selalu ketus jika bicara tentang Jokowi : "Jokowi itu kan maunya kalian. Ya sudah. Suka hati kalian"

Fakta lain bahwa Jokowi pernah diusir dua kali dari rumah Megawati. Yang pertama diusir oleh Puan pada 9 April 2014.

Isu yang beredar faksi Parkindo dan Komunis di PDIP memegang video rahasia yang jika dibuka akan jadi aib besar Megawati dan keluarga. Megawati mustahil dukung Jokowi karena dia tahu siapa Jokowi dan dibaliknya. Jokowi menang, faksi komunis /PKI akan kuasai RI dan PDIP

Posisi Megawati saat ini terjepit, dikepung oleh faksi Parkindo, Komunis dan Katolik. Faksi Nasionalis dan Islam dihancurkan di PDIP. Megawati sekarang sedang mau dikudeta via kongres PDIP yang dipercepat. Maruara Sirait pentolan faksi kristen, ancam Puan minggu lalu di rumahnya.

Kenapa Faksi Komunis, Kristen dan Katolik bisa bersatu saat ini? Hanya sementara. Untuk kepentingan taktis menangkan Jokowi dan gusur Mega. Faksi Katolik didukung JK, Vatikan, Konglo-konglo cina katolik, pengusaha pribumi katolik. Faksi kristen didukung mafia cina pimpinan James Riady dan Luhut Panjaitan.

Tujuan mereka menguasai PDIP adalah sebagai kendaraan politik untuk kuasai Indonesia. RI mau dijadikan negara sekuler. Didukung oleh Barat & China. Australia juga sangat berkepentingan dengan sekulerisasi RI. Agen australia di RI namanya hendropriyono, sukses tanam ahmad fatonah di PKS.

Fatonah ditanam hendropriono di PKS, fatonah bernama asli Ahmad Olong, narapidana di LP Berramah, Australia.

Sekarang komposisi pengurus harian DPP PDIP 27 orang. 13 Komunis/Kristen/katolik dan 13 Islam = 26 plus 1 Megawati. Komposisi pengurus harian DPP PDIP yg 13:13:1 itu adalah atas usulan Alm Taufik Kemas. Sekarang komposisi itu mau diubah. Pengurus Harian DPP PDIP skrg mau diubah : 5 nasionalis, 2 Islam, 1 Murba, sisanya Komunis, Parkindo, Katolik = 19.  PDIP mau kemana?

Australia rekrut Hendropriono sebagai agen mereka paska bom bali. 88 Warga Negara Asutralia mati. Australia bantu bentuk densus 88 anti teroris. Hendro sekarang adalah majikan Jokowi. Hendro pegang data keterkaitan Jokowi dan ibunya dengan PKI. Hendro dan Luhut akan menjadi dewa di RI dan PDIP jika jokowi menang pilpres.

Hendropriono pegang data keterkaitan Jokowi dan ibunya dengan PKI. Hendro dan Luhut akan menjadi dewa di RI dan PDIP jika jokowi menang pilpres.

Hendro dan luhut juga yang sebabkan TNI tercabik-cabik dan para purnawiran saling hantam. Untuk melemahkan TNI, agar komunis bisa berkuasa. Meski faksi kristen dan faksi katolik / faksi komunis tidak akur di PDIP, tapi sekarang mereka bersatu untuk hancurkan Mega, nasionalis dan Islam.

Faksi Nasionalis dan Islam di PDIP adalah faksi miskin, tidak punya uang dan sudah dirusak habis oleh musuh-musuh mereka : komunis, katolik, kristen protestan. Jangan anda salah paham, penghancuran nilai-nilai Islam pada kasus LHI terkait dengan rencana besar sekulerisasi RI dan pertarungan di PDIP.

Kasus LHI yang dibonceng politainment dan caci maki terhadap Islam, simbol-simbol Islam, tokoh Islam, pks itu terkait pencapresan Jokowi.

Rakyat indonesia khususnya umat Islam dicuci otaknya agar benci dengan tokoh Islam, muak dengan simbol-simbol Islam agar Jokowi yang komunis itu menang.

Budiman Sudjatmiko & Communist Connection

Selain Hendropriono yang mengusung kepentingan Australia di Indonesia dan PDIP, juga ada Budiman Sudjatmiko. Budiman Sudjatmiko mantan ketua PRD berhaluan komunis itu punya hubungan erat dengan Partai Komunis Australia. Hubungan Erat Partai Komunis Australia dengan komunis Indonesia/PKI sudah terbina sejak tahun 1950an, sekarang dibangun besarkan Budiman Jatmiko. Beberapa pekan lalu, Budiman Sudjatmiko juga ke Timor Leste menemui Mari Alkatiri tokoh partai komunis Fretilin Timor Leste untuk dukung Jokowi.

Sebelumnya, tokoh faksi komunis di PDIP seperti Eva K sundari, Ribka Tjiptaning dan puluhan elit PDIP studi di Partai Komunis China. Eva Kusuma Sundari pimpinan delegasi PDIP akui bahwa kader PDIP yang belajar di sekolah partai Komunis itu merupakan angkatan ketiga.

Selain Eva ada Komisi III DPR, kader PDIP lainnya studi komunis PKC lain Vanda Sarundayang (komisi VI DPR RI, Ketua Taruna Merah Putih Sulut) Kader faksi komunis PDIP Bupati Ngawi Budi Sulistyo, Bupati Flores Timur Yoseph l Herin, dan Ketua DPRD Semarang Bambang Kusriyanto.

Bahayanya adalah Eva K Sundari yang PKI Lovers itu, juga adalah Departemen Kaderisasi Departemen Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan” Akibatnya, banyak elit PDIP dicecoki paham komunis via program pengkaderan PDIP. Kerjasama partai komunis China, tujuannya : komunisasi PDIP. Tahun depan akan berdiri sekolah partai PDIP yang materinya lebih banyak disusupi paham komunisme internasional.

Tahun 2015 CAFTA = China Asean Free Trade Area berlaku.

RI bebas dimasuki siapa saja dari china. Ideologi komunisme akan jadi ekspor utama.

Komunisme Rusia sudah menguat lagi dan sudah kuasai militer Rusia. Terbukti dengan keberanian Rusia serang Ukraina dan tantang Nato. Komunisme Indonesia hidup lagi, bangkit lagi, dipimpin oleh Jokowi dengan cara menyaru sebagai tokoh lugu, Islam, jujur, sederhana dan merakyat = BOHONG BESAR.

Komunisme Indonesia hidup lagi, bangkit lagi, dipimpin oleh Jokowi dengan cara menyaru sebagai tokoh lugu, Islam, jujur, sederhana dan merakyat = BOHONG BESAR.

Identitas dan riwayat Hidup Jokowi = PALSU. Tanggal lahirnya pun PALSU ..dibuat sengaja sama degan kematian Bung Karno. Ayah Jokowi dan Ibu Jokowi = Palsu . Banyak informasi sebenarnya yang ditutupi. Bahkan prestasi Jokowi = PALSU 

Prestasinya hancur lebur, ditutupi penghargaan-penghargaan palsu oleh media-media bayaran dan milik elit parkindo, faksi katolik cs.

Hanya elit Katolik tertentu yang dukung Jokowi setelah tahu benang merah Jokowi dengan PKI. Faksi Katolik di PDIP awalnya tidak tersusupi komunis eks PKI. Tetapi sejak 2005 saat Jokowi jadi Walikota Solo, faksi komunis di PDIP menguat.

Faktor Bu Sudjiatmi terduga anggota PKI.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan penuh eks PKI terhadap Jokowi. Faktor Bu Sudjiatmi terduga anggota PKI. Jokowi jadi walikota Solo diback up faksi Komunis dan Katolik di PDIP yang menipu rakyat muslim Solo.

Berdasarkan kesaksian tetangga Widjiatno di Kragan, Wijono, ayah Jokowi (Widjiatno) sewaktu muda aktif dalam organisasi terafiliasi PKI.

Aktifitas di PKI menjadi motif kepindahan Widjiatno ke Giriroto, Ngemplak Boyolali yang hanya berjarak beberapa kilometer dari Kragan. Aktifitasnya di PKI diduga menyebabkan Widjiatno menjalin kasih dengan Sudjiatmi yang diduga aktifis organisasi wanita PKI, Gerwani/Gerwis

Ronin 1946 mengungkapkan, ia belum peroleh bukti Widjiatno dan Ibu Sudjiatmi terlibat pembantaian ratusan umat Islam pada 1 Oktober 65. Usai Letkol Untung kudeta di JKT.

PKI yang pertama sekali beraksi adalah PKI Jateng dengan menangkap Brigjen Surjo Sumpeno Pangdam Diponegoro. PKI kuasai Kodam / tentara.

Pada tgl 1 Oktober 1965 itu juga ratusan umat Islam, terutama aktivis NU dan Muhammadiyah dibunuh di Giroroto, ngemplak, Boyolali.

Kesengajaan Jokowi menipu rakyat Indonesia bahwa dia, ayahnya, ibunya (Sudjiatmi) terlibat PKI, dimaksudkan agar rencana besarnya SUKSES.

Mengenai indikasi Jokowi dan ibunya terafiliasi PKI kian hari makin terbuka dan makin banyak buktinya. Misalnya : pihak pendukung JKW.

Jokowi terkait Giroroto, Basis PKI Jateng, didukung tokoh-tokoh komunis : Setyo Budi (Semut Ireng) dan Budi Arie Setiadi (Pro Jokowi/Projo).

Di Solo Jokowi tidak pernah shalat, Jokowi mulai menyaru Islam ketika dia ikut Pilkada DKI Jakarta. Diajar dan dilatih intesif oleh seorang ustadz dan tempat belajarnya di Hotel Sahid Jl. Sudirman Jakarta, di ruangan khusus, Jokowi dididik agar bisa berperan pura-pura islam.

Jokowi mulai menyaru Islam ketika dia ikut Pilkada DKI Jakarta. Diajar dan dilatih intesif oleh seorang ustadz dan tempat belajarnya di Hotel Sahid Jl. Sudirman Jakarta

Setiap hari 1 - 2 jam. Kilat. Ketika Putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, PKS yang diminta koalisi oleh PDIP, wawancara Jokowi degan pertanyaan-pertanyaan dasar Islam: Jokowi TIDAK BISA JAWAB.

Jokowi ketahuan nyaru islam. PKS batalkan koalisi dengan Jokowi. Tetapi kemudian muncul fitnah di media-media seolah-olah PKS batal koalisi karena UANG. Isu Uang Mahar dijadikan fitnah kubu Jokowi ke PKS yang menolak koalisi dengan cagub Jokowi. PKS pun jadi bulan-bulanan opini sesat media jokowi.

Ketika kampanye di Menteng Dalam, pas shalat Jumat, Jokowi salah berwudhu, setelah basuh muka langsung cuci kaki, ditegur eh marah. Setelah Jokowi jadi Gubernur Jakarta, sidak ke kantor walikota jakarta utara. Ruangan kosong, PNS ga ada. Dia marah-marah. Padahal PNS sedang shalat Jumat.

Ketika Gubernur DKI Jokowi diberitahu bahwa PNS semua sedang shalat Jumat, mukanya merah padam, ketahuan Jokowi tidak shalat jumat. Ketika ketahuan ga bisa jawab pertanyaan mudah, "apa makna ramadan?" oleh presenter metro tv. Jokowi takut ketahuan. Besoknya Buru-buru umroh.

Seminggu setelah "insiden Jokowi ketahuan bukan Islam" dia pulang dari umroh. Foto-foto umrohnya disebutnya sebagai foto haji. Dasar penipu. Yang kita persoalkan bukan Jokowi itu islam atau tidak. Bukan itu. Tetapi KEBOHONGAN-KEBOHONGAN JOKOWI selama ini. Dia tidak jujur dan ada misi khusus.

Prabowo juga bukan muslim yang taat. Tapi dia tidak ngaku-ngaku muslim sejati, tidak ngaku-ngaku haji padalah dia sudah naik haji bareng pak Harto dulu. Beda dengan Jokowi, dia bohong, bohong, bohong, bohong, menipu diri sendiri, rakyat, umat dan Tuhan !  Manusia macam apa dia ?

Yang parah, Jokowi ngaku foto-foto umrohnya sebagai foto haji. Dia sangka semua umat Islam bisa dia tipu. Ditanya kapan Jokowi haji? Jawabannya tahun 2003. Wallahu 'alam. [ronin1946/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/06/25/31133/melawan-lupa-9-pki-jokowi-hendropriono-telah-menyandera-megawati/#sthash.nr7kr3xO.dpuf

Panggil Aku Wie Jo Koh alias Jokowi, Antek Asing dan Aseng

Banyak yang menyangkal keabsahan Jokowi antek asing dan aseng, terlebih lagi Jokowi ternyata anak Cina, lalu apa kata Sri Bintang Pamungkas?

Kelompok Tartar

Menurut politisi kawakan yang pernah keluar masuk penjara di era rezim Orde Baru, Dr Ir Sri Bintang Pamungkas, sebagaimana pernah dimuat di Suara Islam edisi 174, di Indonesia terdapat tiga kelompok etnis Cina. Pertama, adalah mereka yang masih berkiblat kepada pemerintah RRC.Kedua, adalah mereka yang berkiblat pada pemerintah dan hukum Indonesia dan sepenuh hati loyal kepada Republik Indonesia. Ketiga, kelompok Cina Perantauan atau Hoakiauw.

Kelompok Hoakiauw inilah yang terbesar dan mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari hidup saja, mereka berlaku seolah-olah Indonesia miliknya, tetapi kekuasaan, hukum dan lain-lain adalah mereka yang punya; singkatnya, hidup mereka seperti benalu.

Hanya saja, mereka punya akar-akar seperti pohon beringin yang menjadikan mereka bisa hidup abadi, meskipun Pribumi Indonesia mati.Di seluruh dunia, sikap hidup para Tartaris adalah seperti itu; tetapi hanya Indonesia yang dengan mudah ditaklukkan, di samping yang sudah lebih dulu. Kelompok Tartar ini mau menjadikan Indonesia seperti Singapura.

Ketika bujukan untuk pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI itu termakan untuk selanjutnya diiming-imingi menjadi capres, itulah saatnya Jokowi mulai diperangkap oleh kelompok Tartar itu.

Padahal kejahatan kelompok Tartar, sudah terdeteksi sejak awal 1970-an, dimana mereka para kelompok Cina yang berusaha menguasai Nusantara. Mereka pulalah yang mempengaruhi Jokowi untuk hijrah ke Jakarta dan menjadi capres.

Menurut Sri Bintang, kelompok Tartar ini menjadi kuat setelah bergabung dengan kelompok Nasrani Kharismatik; atau sebaliknya. Para pendukungnya, antara lain, adalah dari kelompok Lippo dan Ciputra; dan masih banyak lagi yang bisa disebut.

Dan di belakang mereka adalah pemikir dan pemain legendaries di era Orba bahkan sampai sekarang seperti CSIS. Merekalah yang berusaha membelokkan Republik Indonesia dari cita-cita Proklaamasi 1945.

Dalam sejarahnya, menurut Sri Bintang, keinginan untuk menguasai Nusantara dari para Tartaris ini sudah mulai ada sejak abad ke 5 atau 6 Masehi.

Istilah Tartar mulai muncul ketika pada akhir 1100-an dan awal 1200-an, ketika orang-orang Mongol membangun dinasti di Daratan Cina. Mereka mengikuti gerakan sebelumnya untuk menguasai Nusantara yang kaya dan makmur.

Banyak ekspedisi perang mereka yang dikirim ke Nusantara, termasuk semasa kejayaan Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Tetapi mereka selalu dikalahkan. Tentara Tartar yang dihancurkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit itu, adalah tentara gabungan antara orang-orang Cina dan Mongol. Mereka berjiwa penjajah dan berperilaku kejam sekali.

Namun kemudian pada abad-abad berikutnya, mereka mulai bermigrasi ke Nusantara secara besar-besaran, bebas dan tidak kentara, sesudah jatuhnya Kerajaan Majapahit dan muncullah Kasultanan-Kasultanan Islam; serta bersamaan dengan masuknya para penjajahBarat seperti Portugis, Inggris dan Belanda.

Nafsu orang Cina Hoakiauw untuk menguasai Nusantara atau Indonesia itu hidup terus sejak jaman Belanda hingga sekarang. Rusaknya rezim-rezim penguasa, dimulai dari Soeharto sampai SBY sekarang, yang justru memberikan peluang bagi terwujudnya nafsu penjajahan oleh para Tartaris itu.

Memang diakui, tidak semua orang Cina di Indonesia mempunyai jiwa Tartarisme seperti itu; tetapi jumlah mereka sedikit sekali. Terlebih-lebih, ketika para Tartaris itu bergabung dengan kelompok non-Muslim, khususnya, kaum Nasrani, yang juga sudah masuk ke Indonesia sejak para penjajah Barat masuk Indonesia.

Lebih khusus lagi ketika masuk pada awal 70-an juga, kelompok Nasrani Kharismatik. Kelompok ini berasal dari Orde Pentecosta di Israel, mulai berkembang di Inggris, lalu Amerika Serikat, bahkan diterima oleh Vatikan di samping kelompok Katholik Roma.

Mereka masuk ke Indonesia melalui Timor-Timur kemudian Surabaya.Mereka membangun jaringan besar dan luas di seluruh Indonesia, terutama Jawa, dengan dana luarbiasa besarnya.

Aseng dan Asing

Banyak rakyat Indonesia yang belum mengetahui, dibalik sikap Jokowi yang kelihatannya merakyat dan selalu memakai baju putih itu, sesungguhnya dia sejak sebelum menjadi Walikota Solo (2005) adalah antek Aseng (Cina Hoakiauw/Cina Perantauan).

Jokowi (Joko Widodo) sesungguhnya masih keturunan Cina asli dari Solo, sebab ayah kandungnya adalah Oey Hong Liong dan ibunya Sudjiatmi, perempuan asli Jawa. Bahkan Jokowi memiliki nama asli Cina, Wie Jo Koh dan leluhur Jokowi yang pertama kali datang ke Indonesia pada zaman Belanda bernama Wie Jok Nyam.

Hal itu menunjukkan Jokowi keturunan Cina bermarga Wie, dimana leluhurnya berasal dari daratan Cina. Maka tidaklah mengherankan jika dibelakang Jokowi selalu berdiri tokoh-tokoh konglomerat hitam Cina demi membantu Jokowi agar berhasil merebut kursi Walikota Solo, kursi Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya nanti kursi RI-1.

Ketika mencalonkan Walikota Solo berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo (Ketua PDIP Solo) tahun 2005, Jokowi didukung habis-habisan dengan pendanaan dari Lukminto, seorang Cina Solo pemilik pabrik tekstil terbesar di Indonesia bahkan produknya telah mendunia karena dipakai sebagai seragam pasukan NATO, PT Sri Rejeki Isman Textile (PT Sritex) yang memiliki pabrik besar di Sukoharjo.

Tidak hanya Lukminto, tetapi para bos Cina lainnya di Solo seperti bos PT Konimex juga ikut mendukung pendanaan untuk kedua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut. Sebab sebelum menjadi Ketua PDIP Solo, Rudy adalah Ketua Serikat Buruh PT Konimex yang dikenal perusahaan yang memproduksi obat-obatan tersebut. Akhirnya Jokowi-Rudy berhasil menang pada Pilkada 2005 dan dilanjutkan pada Pilkada 2010.

Demikian pula pada Pilgub DKI tahun 2012 lalu, pasangan Jokowi-Ahok didukung dana triliunan rupiah dari para Cina Hoakiauw dan konglomerat hitam seperti James Riyadi dan Antony Salim, anak konglomerat hitam pendiri Lippo Group Muchtar Riyadi, dan Liem Swie Liong pendiri Salim Group dan BCA.

Padahal Muchtar Riyadi dan Liem Swie Liong serta Syamsul Nursalim dan para Cina Hoakiauw lainnya dikenal sebagai “Para Perampok BLBI” tahun 1998 lalu yang mencapai jumlah total Rp 660 triliun.

Namun sayangnya, mereka justru “dimaafkan” oleh Presiden Megawati ketika berkuasa 2001-2004 lalu, meski baru mengembalikan 30 persen hasil jarahannya bahkan ada yang baru mengembalikan 10 persen saja.

Sekarang yang menanggung pembayaran hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut adalah rakyat Indonesia dicicil melalui APBN setiap tahunnya dan itu belum tentu akan lunas hingga 50 tahun mendatang. Sedangkan para anak konglomerat hitam seperti James Riyadi dan Antony Salim sekarang justri berdiri dibelakang Jokowi untuk mengincar kekuasaan dan kembali menjarah negeri ini jika kelak Jokowi akhirnya terpilih menjadi Presiden RI.

Kalau pada Pilgub DKI para konglomerat hitam itu telah menggelontorkan dana hasil rampokan BLBI puluhan triliun rupiah dan akhirnya berhasil mendudukkan Jokowi-Ahok di kursi Gubernur dan Wagub, maka pada Pilpres nanti diperkirakan mereka akan mengelontorkan dana ratusan triliun rupiah demi mendudukkan Jokowi di kursi RI-1 dan mereka menginginkan RI-2 berasal dari tokoh Kristen atau Katolik.

Dana sebesar itu akan disokong para konglomerat hitam di dalam negeri dan luar negeri terutama pada Hoakiauw di Asia Tenggara, dimana mereka sekarang sering mengadakan pertemuan di Singapura. Jadi sesungguhnya masa depan Indonesia sedang ditentukan dari Singapura jika Jokowi sampai berhasil menguasai Istana. 

Tidak hanya menjadi antek aseng, ternyata Jokowi juga menjadi antek asing terutama AS. Terbukti awal 2012 lalu sebelum Jokowi maju untuk pencalonan Gubernur DKI, Dubes AS Scott A Marciel sempat berkunjung ke Solo dan bertemu Jokowi. Diduga keduanya bertemu untuk membicarakan pencalonan Jokowi guna merebut kursi DKI-1.

Bahkan akhir bulan lalu Jokowi bersama Megawati bertemu dengan para Dubes negara-negara Barat termasuk AS dan Vatikan di sebuah rumah pengusaha Cina anggota jaringan Yahudi Internasional di Jakarta. Pertemuan yang sesungguhnya rahasia tersebut ternyata berhasil dicium insan pers, namun Jokowi tetap tidak mau menyebutkan apa isi pembicaraan antara dirinya dengan para Dubes negara-negara Barat dan Vatikan tersebut.

Namun liciknya Jokowi, untuk meredam kecurigaan umat Islam kalau dirinya sebenarnya antek asing dan aseng, Jokowi awal bulan ini sengaja mengunjungi para tokoh Islam dari kalangan Muhammadiyah dan NU yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan para Dubes negara-negara Timur Tengah di Jakarta.

Hal itu dimaksudkan untuk mengelabui umat Islam Indonesia sekaligus pada Pilpres nanti agar memilih Jokowi, jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. 

Dengan demikian sesungguhnya jika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 9 Juni nanti, maka akan menjadi momentum untuk mengubah Indonesia menjadi Singapura kedua atau menjadi Indonesia negara satelit RRC.

Pasalnya, kelompok konglomerat hitam Hoakiauw yang menjadi geng Jokowi saat ini sudah menguasai 70 persen perekonomoan nasional, jika nanti dia berkuasa praktis akan menguasai politik nasional. Jika politik dan ekonomi sudah dikuasai satu kelompok mafia Hoakiaow, maka pertanda akan tamatlah NKRI dan kemunduran besar bagi umat Islam Indonesia yang saat ini mayoritas mutlak 88 persen.

Dapat dipastikan para konglomerat hitam geng Hoakiauw yang berkolaborasi dengan Kristen dan Katolik Fundamentalis itu akan berusaha keras sekuat daya dan tenaga untuk mengkristenkan dan mengkatolikkan umat Islam Indonesia, yang dulu selalu gagal dilancarkan penjajah Belanda meski mereka berkuasa selama 350 tahun atas Nusantara.

Sebab sesungguhnya mereka telah menunggu 1.000 tahun sejak Kerajaan Singosari, sekarang mereka berfikir mumpung Wie Jo Koh sedang berkuasa di Indonesia, kapan lagi waktunya kalau tidak sekarang untuk menguasai Nusantara sekaligus mengkristenkan umat Islam sehingga menjadikan Indonesia Negara Kristen Republik Indonesia (NKRI). Naudzubillah min dzalik. (*)

Penulis: Abdul Halim/VOA-Islam  

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/05/20/30232/panggil-aku-wie-jo-koh-alias-jokowi-antek-asing-dan-aseng/#sthash.rM6CaSff.dpuf

Korupsi Jokowi Ahok di Kartu Jakarta Sehat (KJS)

Sudah tercatat banyak kebohongan Joko Widodo (Jokowi) mantan walikota Solo (Surakarta) 2005 – 2011, sekarang Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017. Kebohongan – kebohongan Jokowi terbagi atas dua : kebohongan terkait dengan tindak pidana korupsi dan kebohongan terkait janji atau ucapannya tentang suatu hal.

Jokowi sangat mudah berjanji karena dia tidak merasa memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menepati janji tersebut. Terlihat jelas dari perilaku Jokowi yang begitu mudah melupakan janji, menganggap enteng janji, mengabaikan janji dan melanggar janji, baik kepada rakyat, mau pun kepada tokoh politik atau tokoh bangsa. Kebohongan bagi Jokowi bukanlah dosa. Kebohongan bagi Jokowi bukanlah pelanggaran hukum atau etika. Kebohongan bagi Jokowi tidak bermakna apa – apa karena dirinya sudah terbiasa berbohong dari sejak kecil hingga sekarang.

Kebohongan Jokowi Karena Korupsi

Kebohongan Jokowi yang terkait dengan perbuatan pidana atau korupsi, sering dilakukan Jokowi, terutama dalam rangka menyelamatkan diri, menutupi kejahatannya dan menuduh atau memfitnah pihak lain.

Contoh, ketika DPRD DKI Jakarta pada akhir tahun 2012 lalu berencana mengajukan hak interpelasi DPRD kepada Jokowi yang dinilai telah melanggar Peraturan Daerah No. 4 tahun 2009 Tentang Kesehatan Daerah.

Penerbitan Peraturan Gubernur no. 187 tahun 2012 oleh Jokowi pada Nopember 2012 itu melanggar Perda DKI no. 4 tahun 2009 tentang kesehatan daerah. Peraturan Daerah atau Perda memiliki status hukum yang lebih tinggi dari pada Peraturan Gubernur (Pergub).

Pada Pergub DKI No. 187/2012 terjadi pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian negara serta kerugian bagi rakyat miskin penduduk DKI Jakarta.

Pelanggaran hukum Pergub DKI Jakarta Nomor 187/2012 itu dikarenakan ketentuan – ketentuan atau pasal – pasal dalam Pergub Nomor 187/2012 bertentangan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009, terutama mengenai warga DKI Jakarta yang menjadi peserta jaminan asuransi kesehatan. Perda membatasi kepesertaan hanya pada warga miskin DKI Jakarta. Pergub menetapkan semua warga Jakarta berhak dan jadi peserta asuransi kesehatan.

Konsekwensi dari terbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 187/2012 itu, peserta jaminan asuransi kesehatan DKI Jakarta melonjak dari 300.000 menjadi 4 juta orang penduduk Jakarta.

Premi asuransi yang semestinya Rp. 500 miliar, melonjak menjadi Rp. 5 Triliun per tahun, yang mana tidak mampu dibayar oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga terpaksa limit atau batas jaminan asuransi kesehatan warga Jakarta diturunkan drastis dari Rp. 100 juta per orang menjadi hanya Rp. 6 juta per orang.

Akibatnya, karena limit atau batas biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit yang ditanggung Pemerintah DKI turun drastis, sebagian besar rakyat miskin Jakarta tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai seperti tahun – tahun sebelumnya, ketika Pergub DKI Nomor 187/2012 belum terbit.

Terbukti Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta telah merugikan rakyat miskin DKI Jakarta hanya karena kebodohannya atau karena keserakahannya mengeruk komisi /fee / kick back /suap ratusan miliar rupiah dari Penyelenggara asuransi kesehatan DKI Jakarta.

Karena Pergub Nomor 187 Tahun 2012 yang diterbitkan Gubernur Jokowi itu menetapkan warga yang berhak menerima manfaat KJS adalah SEMUA warga DKI Jakarta, maka jumlah warga DKI yang tertanggung (pemilik – penerima manfaat KJS) menjadi melonjak tajam. Tidak lagi hanya terbatas pada warga miskin DKI saja.

Dalam prinsip dasar asuransi kesehatan berlaku ketentuan bahwa jika jumlah tertanggung (pemakai KJS), naik sedangkan premi asuransi tetap, maka nilai pertanggungan (jaminan asuransi) menjadi turun.

Akibat dari pemberlakuan Pergub No. 187/2012 itu, warga miskin DKI Jakarta sangat menderita. Bayangkan saja, pelayanan kesehatan apa yang bisa diberikan Rumah Sakit dengan jaminan penggantian asuransi per warga hanya Rp 6 juta saja. Penyakit-penyakit berat dan kronis seperti jantung, hati, ginjal, mata, paru, Kanker, HIV, dan sejenisnya tidak dapat dijamin asuransi kesehatan DKI Jakarta.

Berbeda halnya ketika Pergub DKI Jakarta No. 187/2012 itu belum ada. Warga miskin DKI Jakarta, ditanggung asuransi jaminan kesehatannya sampai batas Rp. 100 juta !

Kenapa Jokowi berbuat seperti itu ? Tega menyeret warga miskin DKI Jakarta ke lembah penderitaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa motif Jokowi sampai hati menyebabkan penderitaan dan kesusahan warga miskin Jakarta akibat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dari Rumah Sakit, Dokter dan apotik ?

Berdasarkan penyelidikan tim investigasi pelaksanaan jaminan kesehatan Jakarta, ditemukan indikasi kolusi dan korupsi pada pengadaan asuransi jaminan kesehatan Pemda DKI Jakarta.

Temuan – temuan tersebut antara lain :

1. Peningkatan jumlah tertanggung asuransi kesehatan Pemda DKI Jakarta, dari 300.000 warga miskin Jakarta, menjadi 4 juta warga DKI Jakarta (yang terdaftar berdasarkan kepemilikan KTP DKI Jakarta), tidak efektif atau tidak berguna bagi warga DKI Jakarta yang berstatus ekonomi mampu. Artinya : warga mampu DKI Jakarta, tidak menggunakan fasilitas asuransi kesehatan DKI Jakarta, melainkan hampir semua menanggung sendiri biaya perobatan dan Rumah Sakit.
2. Peningkatan jumlah tertanggung asuransu kesehatan Pemda DKI Jakarta, menyebabkan penurunan nilai pertanggungan dan batas biaya penggantian terhadap rumah sakit yang melayani pasien warga miskin. Bahkan, untuk perobatan rawat jalan, biaya maksimal yang dijamin hanya Rp. 150.000 per orang per visit (kunjungan). Sedangkan untuk biaya rawat inap per pasien hanya Rp. 6 juta, turun tajam dari sebelumnya Rp. 100 juta per orang.
3. Pengurangan nilai jaminan asuransi yang dibayarkan ke rumah sakit rujukan, menyebabkan melonjaknya tagihan rumah sakit – rumah sakit rujukan ke Pemda DKI Jakarta. Sebagian dari biaya rumah sakit yang tidak ditanggung asuransi terpaksa ditagihkan ke Pemda DKI, jumlahnya ratusan miliar rupiah dari hampir 30 puluh rumah sakit.
4. Akibat dari penurunan batas jumlah tanggungan asuransi terhadap pasien miskin, Jokowi Ahok mendapatkan komisi asuransi /kick back yang sangat besar. Kolusi dan korupsi antara Jokowi Ahok dengan PT Askes ini membuahkan suap ratusan miliar untuk Jokowi Ahok.
5. Pada pengadaan perusahaan pendamping jaminan kesehatan, Ahok selaku wagub telah melanggar hukum dengan menunjuk langsung PT. Askes untuk proyek senilai sekitar Rp. 17 miliar, lagi – lagi ahok melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Bersambung)